Saya Menolak Presiden Berkantor di Papua

Sa su rasa mengantuk padahal kecepatan koneksi jam begini jalan bagus, tra taputus-putus macam siang hari.  Sudah begitu keheningan malam yang semakin terasa, lengkaplah sudah. Sa hanya berteman dengan layar monitor, sa hanya bercerita pada ketikan jari yang menyusun rangkaian kata.


Sudah, sa posting satu tulisan, saat sa akan menutup semua browser dan matikan computer, sa tertarik dengan sebuah judul yang nampak dimuat disitus okezone.com, judulnya :“Jokowi akan berkantor di Papua”. 

Membaca isi beritanya, membuat saya bertanya-tanya. Apakah ini hanya wacana pihak Jakarta saja. Ataukan ini sebagai gula-gula politik dan lain sebagainya ? tentu masih banyak lagi pertanyaan dan sudut pikir  yang lain yang muncul dalam isi kepala; tapi sa lebih kepada sebuah pertanyaaan umum.
Mungkinkah ini keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani konflik papua dan ini sebagai bukti kedekatan pada rakyat papua ?

Memang didalam isi berita termuat alasan kenapa Jokowi pu rencan untuk bikin kantor di Papua sana, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamananan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, alasan Jokowi ingin berkantor di Papua agar lebih dekat dengan masyarakat di sana.
Selain itu karena : "Beliau ingin tidak terlalu mewah dan (terpenting) beliau bisa bertemu dengan masyarakat (Papua), dan masyarakat bisa bertemu beliau di sana," katanya.

Terlepas dari rencana presiden Indonesia, Joko Widodo pu agenda ka rencana itu, yang jadi pertanyaan apakah rakyat Papua itu setuju? Apakah dengan berkantor di Papua lantas segala persoalan Papua itu selesai?

Ada satu artikel berita yang sa baca itu dorang tulis disitu, saat Jokowi ke Papua untuk ikut menghadiri Natal Nasioanal, beliau sempat berkunjung dan berdialog langsung dengan masyarakat. Dialog sudah, padahal dialog yang terjadi itu kan hanya yang bersifat biasa saja. Dialog dalam blusukan. Macam orang jalan-jalan kesuatu tempat baru, terus tanya-tanya kepada orang yang ada disitu.
Apa saja persoalan yang ada di Papua ?

Dari sebuah siaran di tv yang sa nonton, acaranya Kick Andy yang hadirkan tapol yang mendapat grasi itu, ketika bung Andy bertanya pada Matius Murib kalo trasalah itu, pertanyaan tentang persoalan atau konflik di Papua, lalu jawabannya adalah Ekonomi dan Politik.

Ekonomi dan Politik menjadi akan konflik masalah di Papua.
Kalo ekonomi memang sangat jelas, bagaiman kehadiran Negara dalam membangun Papua dalam masa-masa awal integrasi sampai dengan saat ini. Begitu pula hal Politik. Tapi lebih luasnya apa?
Sa bukan orang politik juga bukan orang ekonom, sa hanya seorang blogger.
Tapi secara umum bisa dipastikan bahwa akar persoalan papua memang ada Ekonomi dan Politik.  Ekonomi soal pembangunan sedangkan politik soal integrasi dan latar sejarah yang jelas. untuk lebih jelas silahkan tanyakan di www.google.com

Sa mau tanggapi soal rencana bapak presiden Jokowi buat kantor di Papua, itu bukan solusi penyelesaian terhadap persoalan Papua. Alangkah baiknya dengarkan dulu apa yang menjadi tuntutan dari rakyat Papua. Apa mau kami (rakyat Papua), apa yang harus dibuat dan apa yang bisa kita lakukan bersama. Sudah pasti setelah ada pertemuan dan saling dengar mendengar tersebut apapun yang akan dibangun dipapua pasti akan mulus.

Jangankan bangun kantor, bahkan pindah ibukotapun pasti bisa.

Untuk sa secara pribadi saat ini, saya menolak presiden berkantor di Papua, apapun alasannya, harus ada pertemuan akbar untuk mendengar aspirasi rakyat Papua.


Sa sudahi dulu, mengantuk jadi, tidur dulu. Semoga dialam mimpi harapan yang ada akan terwujud.


EmoticonEmoticon