Pro Rakyat, simpati Ribuan Rakyat Bela Lukas Enembe

Diposkan oleh Bisa Papua 2/16/2019

Terlepas dari sosok beliau sebagai seorang Gubernur Provinsi Papua, beliau adalah seorang tokoh Papua yang memang dalam kenyataannya pro terhadap rakyat. Beliau adalah Lukas Enembe; beliau menjabat sebagai gubernur untuk periode kedua.

Lukas Enembe, S.I.P, M.H. lahir di Kembu, Tolikara, Papua, pada 27 Juli 1967; beliau adalah Gubernur Papua saat ini yang mulai menjabat sejak 2013. Sebelumnya ia menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya.

Riwayat pendidikannya antara ain

SD YPPGI Mamit (1974-1980)
SMPN 1 Jayapura di Sentani (1980-1983)
SMAN 3 Jayapura di Sentani (1983-1986)
Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Sam Ratulangi Kampus Gorontalo (tidak selesai)
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado (1990-1995)
The Christian Leadership & Secound Leanguestic di Cornerstone College, Australia (2001)
Pasca Sarjana di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2008-2011)

Pengalaman organisasi

Aktif Organisasi Kepemudaan di Sulawesi Utara: Tahun 1988–1995
Ketua Mahasiswa Jawijapan Sulawesi Utara: Tahun 1989–1992
Pengurus SEMAH FISIP UNSRAT Manado: Tahun 1990–1995
Koordinator PPM FISIP UNSRAT Manado: Tahun 1992–1994
Ketua IMIRJA Sulawesi Utara: Tahun 1992–1995
Penggerak Kegiatan Kel. Tani Pegunungan Tengah: Tahun 1995–1996
Penasehat beberapa Parpol di Pegunungan Tengah: Tahun 2001–2006
Ketua Dewan Pembina DPW PDS: Tahun 2003–2006
Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua: Tahun 2006–sekarang
Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua: Tahun 2010–2013

Riwayat jabatan

CPNS Kantor SOSPOL Kab. Merauke: Tahun 1996–1997
PNS Kantor SOSPOL Kab. Merauke: Tahun 1997–2001
Izin belajar di Australia: Tahun 1998–2001
Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya: Tahun 2001–2006
Bupati Kabupaten Puncak Jaya: Tahun 2007–2012
Gubernur Provinsi Papua: Tahun 2013-2018
Gubernur Provinsi Papua: Tahun 2018-Sekarang

Beberapa kebijakan seorang Gubernur Lukas Enembe yang memang pro rakyat:

Pertama Dana Otsus sebesar 80 Persen dialihkan ke Kabupaten

Di bawah kepemimpinan Lukas Enembe dana otsus sebersar 80 persen dialihkan kekabupaten dan 20 persennya untuk Provinsi. Kebijakan terebut bertujuan untuk mengembangkan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pemenuhan infrastruktur dasar.

Gubernur Papua Lukas Enembe Memberi Dana Otsus 80 Persen ke Kabupaten. (kabarpapua.com)

Kedua Gubernur Papua Menerbitkan PERDA larangan beredarnya minuman keras di Papua

Pada kenyataannya tidak semua orang Papua itu pemabuk sebagaiman yang sering dicap oleh sebagian orang non Papua di negeri ini. Tatapi kita juga harus berani mengakui bahwa bebera generasi muda Papua dibunuh oleh setan yang bernama alkohol

Penerbitan larangan beredarnya minuman keras di Papua ini sangat berani dan bermanfaat bagi orang Papua untuk melindungi generasi mudah Papua.

Kebijakan ini jika diterapkan dengan baik dalam pengaplikasiannya maka kita sepakat masalah miras di Papua bisa ditangani dari akarnya, karena yang diadili pelaku penjual dan pengedar minuman keras (miras) yang membuat orang mabuk. Soalnya selama ini aturan yang berlaku di Papua adalah menangkap orang yang mabuk karena minuman.

Perda tersebut sangat bermanfaat karena setidaknya dapat menekan peredaran miras tersebut dari induknya. Bukan dari orang yang mengkonsumsinya.

Menanggapi kebijakan Gubernur Papua yang melarang minuman keras beredar di Papua. Ketua Bidang Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas angkat bicara. Ia (Anwar) sangat mengapresiasi kebijakan ini dan berpendapat kebijakan seperti ini patut di ikuti oleh para pemimpin lainya di Indonesia.

Kalau selama ini ada pihak-pihak yang takut melakukan dan membuat peraturannya karena dianggap perdanya berbau syariah, maka apa yang dilakukan oleh Gubernur Papua ini jelas-jelas tidak bisa dilabeli dengan Perda Syariah karena beliau adalah seorang Kristen yang baik dan penduduk yang akan dikenakan peraturan tersebut adalah juga kebanyakannya beragama Kristen.eramuslim.com.

Ketiga berani protes pemerintah pusat yang menganggap dana Otsus 30 triliun yang diberikan sejak tahun 2002 hingga saat ini lebih besar dari hasil pencapaian.

Langkah ini sangat berani mengingat pemerintah pusat menuhankan uang yang di berikan dari pada meninjau beratnya medan dan letak geografis yang sangat sulit di jangkau dalam proses pengaplikasian program. Ia berani menegaskan dana dengan sekian rupiah sangat tidak cukup untuk membangun Papua. Bahkan Ia menegaskan kepada pemerintah pusat . Pemerintah Papua siap mengembalikan dana tersebut ke pusat jika Pusat membesar-besarkan dana tersebut.

Kata dia (Lukas) 50 miliar hanya cukup untuk membangun jembatan berukuran 500 meter.

Gubernur Papua mengatakan dana Otsus Papua sejak 2002 hingga saat ini tercatat senilai Rp30 triliun sehingga rata-rata dana yang disalurkan ke 29 kabupaten sebesar Rp80-90 miliar selama 13 tahun.

Menurut dia, dana itu tentu saja tidak cukup untuk membangun daerah karena harga bahan baku untuk membangun di Papua terlalu mahal. (antarasultra.com)

Dari kutipan ini Pak Lukas menuntut pemerintah pusat jangan melihat dari jumlah dana yang di berikan, tetapi dari letak geografis, tingkat kebutuhan, dan keterbatasan prasarana dan sarana dalam proses percepatan penyelenggraan tiap programnya.

Keempat Menolak membangun smelter di luar Papua

Kita semua tahu beberapa tahun terakhir negeri ini diguncang dengan isu perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Selain itu, pembangunan smelter dari PT. FI yang menurut pemerintah pusat akan di bangun di Jawa Timur. Menanggapi rencana tersebut, Lukas Enembe menolak denang tegas rencana terebut. Menurutnya semelter harus dibangun di Papua. Kekayaan alam Papua harus diprioritaskan untuk membangun Papua.

Menurutnya, semua kekayaan alam, termasuk tambang diperuntukkan bagi kesejahteraan Papua. Maka itu, Freeport wajib membangun smelter di Papua.

“Kalau tak membangun di Papua, silahkan keluar dari Papua”.(industri.bisnis.com)

Kelima menolak dengan tegas program transmigrasi ke Papua

Kebijakan ini layak untuk diapresiasi oleh masyarakat Papua. Sejak gubernur pertama di Papua sampai saat ini jarang ada gubernur yang seberani Lukas Enembe. Bagi saya ketegasan Lukas Enembe berangkat dari kecintaannya terhadap masyarakatnya di Papua.
“Pemerintahan Jokowi jangan bikin masalah baru di Papua. Kalau transmigrasi datang, imigran masuk dari berbagai pulau. Orang asli Papua akan tersisih dan menjadi minoritas dalam bertani dan menjadi miskin di tanahnya sendiri”(Jubi.com)

Terlepas dari pro dan kontranya kebijakan seorang gubernur. Kelima kebijakan Pak Lukas Enembe di atas patut untuk dibanggakan. Bagi saya pribadi untuk saat ini Bapak Lukas Enembe dalam melindungi Orang Asli Papua (OAP) khususnya dari kebijakan pemerintah pusat yang menomor duakan masyarakat Papua cukup baik.

Keenam Berkaitan dengan momen Natal di Nduga, dimana masyarakat sipil banyak megungsi saat terjadi penyisiran yang dilakukan oleh aparat militer untuk mengejar TPNPB.

Banyak rakyat sipil terpaksa mengungsi dan tidak dapat merayakan Natal 2018 sehingga gubernur sempat mengeluarkan pernyataan untuk menarik militer dari kabupaten Nduga.

"Kami meminta Presiden Jokowi untuk segera menarik pasukan. Kehadiran tentara Indonesia dan personel Polri di Nduga menimbulkan trauma kepada masyarakat...mengakibat mereka mengungsi ke hutan," kata Lukas.(tribunnews.com)

Ketujuh - Ketika Pengepungan Mahasiswa Papua di Asrama Kamasan Yogyakarta, tindakan rasisme dari ormas-ormas reaksioner.

Beliau juga mengalami tindakan sweeping dari aparat ketika megunjungi asrama.

"Pas saya mau ke asrama mahasiswa Papua, rombongan kami diblokade polisi di jalan. Yang mau datang berkunjung ke asrama Papua dicegat polisi," ujar Lukas, saat berpidato di tengah-tengah ribuan mahasiswa Papua.

Menurut Lukas, sweeping tersebut menunjukkan warga Papua di Yogyakarta hidup dalam bayang-bayang intimidasi.(merdeka.com)

Karena beberapa kebijakan yang pro rakyat ini pantas saja ribuan rakyat turun jalan dan menolak KPK untuk memproses beliau.

Keterangan foto: Aksi demo damai yang dilakukan masyarakat dengan jumlah sekitar 1000-an orang terkait ketegangan antara Pemprov Papua dan KPK buntut kejadian pada 2 Februari lalu di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (13/2) kemarin digelar di lapangan upacara kantor Gubernur Papua Jalan Soa Siu, Jayapura.

Referensi:

Bisa Papua

Widget HTML #1