Saya dan Kampus, Catatan Seorang Aktivis

Saya dan Kampus

 Oleh: Wardi 

Sebenarnya saya sudah tidak bernafsu lagi menulis tetek bengek mengenai kampus. Namun, makin ke sini, kok makin menarik untuk diikuti. Utamanya soal persoalan yang dibawa mahasiswa Universitas Proklamasi 45 (UP45) Yogyakarta dalam penolakannya terhadap pimpinan kampus yang baru, Ir. Bambang Irjanto MBA (BI). Eh, bukan baru, sudah lama menjajah rakyat akademika UP45. Sejak dari 2008, mahasiswa merasa dipermainkan hak-haknya. Permasalahan yang mengundang aksi mahasiswa sejak keberadaan Bapak BI di UP45 itu, dibuktikan dengan aksi besar-besaran oleh mahasiswa UP45 pada 2009, 2011, dan 2017.

Baca: Mahasiswa Demo Tolak Rektor BI

Pada aksi 2017 ini, mahasiswa menuntut Bapak BI mundur dari jabatannya sebagai rektor. Mahasiswa melihat saking banyaknya kejanggalan dari pemilihan rektor. Belum soal integritas yang tidak dimiliki oleh seorang Bapak BI untuk memimpin UP45 empat tahun ke depan.
Aksi mahasiswa UP45 tahun ini sudah berlangsung sejak 11 April lalu.

Berita mengenai aksi mahasiswa UP45 bisa dengan mudah di-googling. Meski bukan pemberitaan dari madia-media nasional, namun semua kabar berita tersebut adalah benar adanya. Sesuatu yang dimaklumi kenapa kasus pendidikan di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tidak diminati oleh media-media nasisonal. Jawaban yang logis adalah karena kampus UP45 adalah sekian dari kampus-kampus kecil lainnya yang ada di Yogyakarta. Meski sebagai kampus kecil, UP45 adalah kampus yang punya catatan sejarah panjang di Yogyakarta. Itu dapat dibuktikan dari tahun berdirinya sejak 1964.
 

Siang tadi, Minggu 21 Mei, mahasiswa didatangi sekelompok orang tidak dikenal.
Mereka mengatakan kepada mahasiswa yang berada di kampus dalam rangka dapat tugas dari pihak pimpinan dan yayasan UP45. Mereka dari PT Rajawali (Penyedia Jasa Scurity). Mereka menurunkan spanduk-spanduk, yang dipasang mahasiswa sewaktu melakukan aksi beberapa minggu lalu, yang berisi beberapa tuntutan dan pernyataan penolakan mahasiswa terhadap terpilihnya Bapak BI. Orang-orang suruhan tersebut tidak menggunakan seragam layaknya satpam atau sejenisnya. Pun dari tuturkatanya seperti bukan seorang satpam. Yang lebih pantas disebut sebagai preman.

Pikiran pendek pimpinan kampus UP45 dengan mendatangkan orang luar kampus untuk menertipkan penyampaian pendapat mahasiswa itu dinilai telah mencederai sistem demokrasi negeri ini. Analogi sederhananya, kenapa kok tidak keamanan kampus, dalam hal ini satpam, yang menurunkan spanduk itu? Apa satpam kampus tidak bisa kerja? Jawabannya adalah karena hampir semua sivitas akademika di UP45 merasakan luka yang sama akibat samurai-samurai sistem Pak BI sejak mulai 2008. Yang sekarang telah memutus urat takutnya dalam menyuarakan bagaiaman kebobrokan sistem sejak beradanya Bapak BI di UP45.

Baca: 7 Tuntutan Aliansi Mahasiswa Proklamasi 45

Lalu beberapa hari lalu, seorang dosen bertanya kepada saya, "Kamu tidak lelah, ya, aksi-aksi terus menolak Pak BI?" katanya di Kantin Kampus. Pertanyaan itu, bagi saya adalah pertanyaan yang sangat privasi. Kenapa, kok, saya yang sudah dapat beasiswa penuh selama delapan semester, yang tidak terancam secara nilai, kok masih ikut-ikutan aksi? Karena soal beasiswa bagi saya adalah kewajiban negara untuk memberi pendidikan gratis bagi yang tidak mampu.
Sedang soal nilai, bagi saya itu kewajiban dan hak saya untuk mendapatkannya sesuai kemampuan saya mengusai setiap mata kuliah. Sedang aksi mahasiswa saat ini, adalah persoalan lain, yang lebih mengarah kepada soal kemanusiaan. Soal hak-hak mahasiswa yang banyak terampas. Soal kecintaan mahasiswa dalam mendambakan kampusnya lebih maju. Kampus yang tidak hanya menjadi sarang mafia pendidikan. Jadi, jangan kaitkan aksi kemanusiaan mahasiswa, yang itu dilindungi demokrasi, dengan persoalan beasiswa dan nilai yang didapat setiap mahasiswa.

Salam Mahasiswa!

*Foto diambil siang tadi di area kampus UP45 ketika kedatangan orang tidak deikenal, yang berani mencopot spanduk.

Ketika Orang Suruhan Yayasan Masuk Kampus



Yogyakarta - Bagian dari meredam dan mencoba menakut-nakuti aktivis Aliansi Mahasiswa Proklamasi 45 yang menuntut mundurnya Rektor UP45, pak Bambang; ada orag suruhan alias preman yang pada malam hari datang dikampus.
Padahal sudah diketahui oleh umum bahwa di kampus yang berjga atau sebagai keamanan kampus adalah Satpam. Tetapi lain halnya dengan situasi akhir-akhir ini dikampus up45. Ada orang suruhan yang datang dan mengaku dari rajawali sambil menunjukan surat tugas dari yayasan.
   Menurut keterangan salahsatu aktivis, sudah beberapa hari ini preman yang datang, bahkan ada yang datang langsug melepaskan spanduk yang dipasang.
Sikap preman ini seakan memancing kemarahan kawan-kawan. tetapi cara-cara seperti ini sudah kami tahu maksudnya.
Upaya mereka untuk kacaukan perjuangan kami. Spanduk yang dilepas, dipasang kembali. Dan preman-preman inipun ketika aparat keamanan datang nampak ada raut kekagetan. Tetapi berusaha bersikap tenang. Mereka kemudian dibawa pergi oleh aparat.

Silahkan simak video rekaman yang diposting di halaman facebook Aliansi Mahasiswa Proklamasi 45

Link Videonya:1.  Preman di Kampus UP45
Link Video 2. Preman di Kampus 

Aliansi Mahasiswa Proklamasi 45 Tanggapi Pernyataan Sikap Karyawan

Salahsatu mahasiswa saat berorasi dihalaman kampus Universitas Proklamasi 45

Yogyakarta - Sebagaimana dimuat sebelumnya  karyawan universitas proklamasi 45 mengeluarkan pernyataan terkait situasi kampus; selain itu dalam pernyataan juga menyinggung tentang Aksi demonstrasi mahasiswa yang sudah melampaui batas, sudah mulai mengancam beberapa karyawan dan meminta mundur seluruh jajaran pimpinan dibawah Rektor (Wakil Rektor, Kepala Biro, Kepala Bagian dll). Demontrasi hingga menyegel kampus selama beberapa hari juga sudah disaksikan langsung oleh Kopertis V, sudah dimediasi namun belum ada kesepakatan.

Menanggapi pernyataan itu, Aliansi Mahasiswa Proklamasi 45 juga merespon dengan mengeluarkan pernyataan sikap; Berikut pernyataan lengkap dari Aliansi Mahasiswa Proklamasi 45:

PERNYATAAN SIKAP ALIANSI MAHASISWA PROKLAMASI (AMP)

Menyikapi Pernyataan Sikap Karyawan UP45 yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Karyawan UP45, yang dilayangkan di Yogyakarta pada 16 Mei 2017, maka perlu mahasiswa Universitas Proklamasi 45 yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Proklamasi, untuk menegaskan beberapa hal terhadap Pernyataan Sikap yang dibuat oleh Karyawan UP45 tersebut. Sebab:

1. Mahasiswa mendukung sepenuhnya aksi protes karyawan terhadap Pimpinan Kampus, yang dianggap belum dan atau gagal menciptakan jaminan kenyamanan kerja bagi karyawan. Namun, mahasiswa tidak setuju dan menolak dengan tegas jika maksud "tidak ada jaminan kenyamanan bekerja bagi karyawan" diakibatkan oleh aksi-aksi penyampaian pendapat oleh mahasiswa.

2. Aksi mahasiswa sudah dianggap melampaui batas, dan disebut sebagai sebuah ancaman bagi karyawan kampus. Padahal tidak semua karyawan diminta mundur oleh mahasiswa. Mahasiswa hanya ingin menjadikan UP45 bersih dari praktik-praktik kolusi, dengan tujuan tidak baik dan mengancam terhadap kelangsungan aktivitas mahasiswa baik selama berada di kampus, maupun di luar kampus.

3. Mahasiswa menolak adanya intervensi dosen, baik dalam hal apa pun, jika bertujuan menghalang-halangi penyampaian pendapat mahasiswa. Sebagaimana diketahui publik, bahwa Yayasan dan Pimpinan Kampus mau mengerahkan dosen untuk mendekati mahasiswa dengan tujuan supaya mahasiswa tidak melakukan aksi-aksi lagi. Maka atas dasar itu, mahasiswa menolak dan menganggap sebagai bentuk intimidasi dosen terhadap hak-hak mahasiswa sebagai agen perubahan.

4. Bahwa aksi mogok kerja karyawan, sama sekali tidak ada sangkut-paut dengan aksi mahasiswa. Dalam artian, mahasiswa sepakat menilai bahwa aksi mogok kerja karyawan adalah murni dari nurani karyawan. Meski pada hal lain terlihat adanya sebuah manuver politis terhadap aksi mahasiswa dari aksi mogok kerja karyawan ini.

Dari beberapa poin di atas, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Proklamasi perlu menegaskan:

1. Mahasiswa meminta penyelesaian masalah dengan Yayasan tidak dengan cara-cara merugikan di lain sisi. Selesainya permasalahan, atau lahirnya kesepakatan antara mahasiswa dengan Yayasan, mahasiswa bersikeras pada tuntutan awal. Yakni, Rektor UP 45 terpilih, Bapak Ir. Bambang Irjanto, MBA mundur dari jabatannya sebagai rektor.

2. Mahasiswa sangat menyayangkan tindakan Pimpinan Kampus dan Yayasan yang selama ini dalam menyelesaikan persoalan menggunakan cara-cara premanisme. Jika demonstrasi dianggap sebagai sebuah ancaman oleh karyawan UP45, sebagaimana yang tersirat pada salah satu poin pernyataan sikap Forum Silaturahmi Karyawan UP45, maka mahasiswa merasa sangat lebih terancam dengan tindakan pengerahan preman untuk menghadapi mahasiswa.

3. Mahasiswa sangat keberatan dengan pernyataan sikap karyawan, sebab telah menganggap penyampaian pendapat mahasiswa sebagai bentuk intimidasi ke para karyawan. Sehingga cukup disayangkan jika demonstrasi mahasiswa dengan sikap meminta karyawan mundur dan membawanya ke halaman dianggap sebagai teror.

4. Mahasiswa sangat berharap adanya kejelasan dari aksi mogok kerja karyawan. Mahasiswa yang membayar uang kuliah harus kembali mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai insan pelajar di dalam kampus.

5. Apabila di lain kesempatan diketahui adanya kejanggalan dari aksi mogok kerja karyawan ini, maka kami mahasiswa tidak akan segan-segan mengambil keputusan. Hal ini demi tujuan tetap berjalannya kondusifitas aktivitas belajar-mengajar di UP 45. Terlebih sebagai bentuk kencintaan terhadap kampus UP45 tercinta.

Demikian Pernyataan Sikap mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Proklamasi terhadap Pernyataan Sikap Forum Silaturahmi Karyawan UP45.

TTD

Aliansi Mahasiswa Proklamasi (AMP)

Kampus UP45 Tidak Kondusif, Ini Pernyataan Karyawan Tidak masuk Kerja

Spanduk tuntutan dipintu masuk kampus
 Yogyakarta - Situasi kampus yang belum berjalan dengan normal karena tuntutan mahasiswa agar rektor segera turun dari jabatannya. Namun hingga saat ini rektor masih tetap mengacuhkan tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Proklamasi 45.

Kondisi yang kurang kondusif terutama bagi karyawan yang bekerja dikampus ini memicu para karyawan pun mengeluarkan pernyataan mereka dan sekaligus meliburkan diri dari aktivitas kampus terhitung sejak pernyataan dikeluarkan.

Baca: Mahasiswa UP45 Demo Tolak Rektor

Berikut pernyataan lengkap dari karyawan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta:

Pernyataan Sikap Karyawan UP45
Tentang Aksi Demo Mahasiswa UP45 terhadap Rektor UP45
Mengingat situasi dan kondisi yang ada di lingkungan Kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta sejak tanggal 11 April 2017 hingga saat ini masih dalam kondisi yang tidak kondusif untuk bekerja, karena:

1. Aksi demonstrasi mahasiswa yang sudah melampaui batas, sudah mulai mengancam beberapa karyawan dan meminta mundur seluruh jajaran pimpinan dibawah Rektor (Wakil Rektor, Kepala Biro, Kepala Bagian dll). Demontrasi hingga menyegel kampus selama beberapa hari juga sudah disaksikan langsung oleh Kopertis V, sudah dimediasi namun belum ada kesepakatan. Pihak Kopertis mengembalikan penyelesainnya dilakukan oleh internal kampus UP45.

2. Belum adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh Rektor dan Yayasan UP45 dalam menangani aksi demo mahasiswa ini, sehingga berlarut-larut dan tidak ada jaminan kenyamanan bekerja bagi para karyawan.

3. Sikap skeptis dari para dosen, yang seolah ini bukan permasalahan bersama sehingga tidak ada usaha nyata yang dilakukan untuk membantu membuat kondisi lebih tenang.

4.  Rasa tidak tenang dan selalui dihantui aksi demo setiap saat, sehingga menjadi masalah psikologis tersendiri bagi kami, para karyawan. Hal ini diperkuat lagi, beberapa karyawan diminta ke lapangan (aksi demo) untuk membuat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya dan tidak diperbolehkan masuk kerja setelah itu.

Maka dengan ini, kami yang tergabung dalam forum silaturahmi karyawan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta menyatakan bahwa “tidak akan masuk kerja” sejak Selasa 16 Mei 2017 hingga:

1. Permasalahan Mahasiswa dengan Rektor dan Yayasan belum selesai. Selesainya permasalahan ditunjukkan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam bentuk tertulis.

2. Kondisi lingkungan kampus Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta belum kondusif (Kondusif yaitu: nyaman dan terbebas dari ancaman demonstrasi setiap saat).

3. Mahasiswa yang melakukan teror dan intimidasi ke para karyawan (menyuruh keluar dan membawa ke lapangan aksi demo) memohon maaf secara terbuka dan tertulis serta dipublikasikan di media.

Apabila didapatkan dikemudian hari hal serupa, maka aksi ini akan kami lanjutkan.



Yogyakarta, 16 Mei 2017

TTD
Forum Silaturahmi Karyawan UP45

Baca: 7 Tuntutan Aliansi Mahasiswa Proklamasi 45
         Video Aksi Aliansi Mahasiswa Proklamasi 45 

Pengertian Akreditasi Perguruan Tinggi

Pengertian Akreditasi Perguruan Tinggi 
 
Status akreditasi suatu perguruan tinggi merupakan cermin kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan dan menggambarkan mutu, efisiensi, serta relevansi suatu program studi yang diselenggarakan.

Saat ini terdapat dua jenis akreditasi yang diberikan oleh pemerintah kepada program studi di perguruan tinggi, yaitu:
  1. Status Terdaftar, Diakui, atau Disamakan yang diberikan kepada Perguruan Tinggi Swasta
  2. Status Terakreditasi atau Nir-Akreditasi yang diberikan kepada semua perguruan tinggi (Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, dan Perguruan Tinggi Kedinasan).
Karena adanya dua status akreditasi yang sama-sama masih berlaku, saat ini terdapat PTS yang menyandang kedua-duanya untuk program studinya. Hal ini terjadi karena proses pemberian status akreditasi dilakukan melalui dua jalur yang berbeda sesudah terbentuknya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sebelumnya, penentuan status didasarkan pada SE Dirjen Dikti No. 470/D/T/1996.
Kemudian pemerintah menetapkan, untuk pelaksanaan akreditasi terhadap suatu PTS/Unit PTS, sepanjang belum pernah dievaluasi (diakreditasi) oleh atau melalui BAN-PT, akan tetap dilakukan berdasarkan peraturan tersebut diatas, tetapi manakala suatu PTS/Unit PTS telah pernah dievaluasi (diakreditasi) oleh atau melalui BAN-PT, maka selanjutnya pelaksanaan akreditasi terhadap PTS yang bersangkutan dilakukan dengan berpedoman pada kriteria atau Borang Akreditasi dari BAN-PT.

Sesudah terbentuknya Badan Akreditasi Nasional


Pada bulan Desember 1994 dibentuk BAN-PT untuk membantu pemerintah dalam upaya melakukan tugas dan kewajiban melaksanakan pengawasan mutu dan efisiensi pendidikan tinggi. Pembentukan BAN-PT ini menunjukkan bahwa akreditasi perguruan tinggi di Indonesia pada dasarnya adalah tanggung jawab pemerintah dan berlaku bagi semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Hal ini sekaligus menunjukkan niat dan kepedulian pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perguruan tinggi, melayani kepentingan masyarakat, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Karena tidak lagi membedakan negeri dan swasta, pengertian akreditasi dalam dunia pendidikan tinggi adalah pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi, atau untuk dapat menjalankan praktek profesinya (to recognize an educational institution as maintaining standards that qualify the graduates for admission to higher or more specialized institutions or for professional practice).

Akreditasi perguruan tinggi yang diterapkan dalam sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk menilai penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penilaian itu diarahkan pada tujuan ganda, yaitu:
  1. menginformasikan kinerja perguruan tinggi kepada masyarakat
  2. mengemukakan langkah pembinaan yang perlu ditempuh terutama oleh perguruan tinggi dan pemerintah, serta partisipasi masyarakat.
Peringkat pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada perguruan tinggi didasarkan atas hasil akreditasi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh BAN-PT, dengan melakukan akreditasi yang meliputi akreditasi lembaga dan akreditasi program studi.
Kriteria penilaian untuk akreditasi lembaga terdiri atas:
  1. Izin penyelenggaraan pendidikan tinggi
  2. Persyaratan dan kelayakan penyelenggaraan pendidikan tinggi
  3. Relevansi penyelenggaraan program pendidikan dengan pembangunan
  4. Kinerja perguruan tinggi
  5. Efisiensi pengelolaan perguruan tinggi.
Kriteria penilaian untuk akreditasi program studi terdiri atas:
  1. Identitas
  2. Izin penyelenggaraan program studi
  3. Kesesuaian penyelenggaraan program studi dengan peraturan perundang-udangan
  4. Relevansi penyelenggaraan program studi
  5. Sarana dan prasarana
  6. Efisiensi penyelenggaraan program studi
  7. Produktivitas program studi
  8. Mutu lulusan.
Klasifikasi penilaian untuk semua kriteria tersebut ditentukan oleh 3 aspek, yaitu mutu (bobot 50%), efisiensi (25%), dan relevansi (25%). (MediaInformasi)

Kategori

More »

Kampus

More »

Kategori

More »

Puisiku

More »